Sunday 26th October 2014

PROVINSI INDONESIA YANG KE 34 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LOGO DEPARTEMEN DALAM NEGERI
LOGO DEPARTEMEN DALAM NEGERI

LOGO DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Semangat Otonomi Daerah telah bermunculan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Munculnya Kabupaten, Kota, Provinsi baru seakan merupakan eforia otda yang siap mensejahterkan dan memajukan wilayah hasil pemekaran. Beberapa Kabupaten dan Provinsi hasil pemekaran memang layak untuk menjadi daerah otonom namun sebagian lagi patut dipertanyakan karena setelah beberapa tahun pemekarannya tidak ada perkembangan siknifikan yang terlihat dari kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sumatera Utara yang pada tahun 2009 masih terdiri dari 12 kabupaten dan 2 kota saat ini berkembang menjadi 25 kabupaten dan 8 kota saat ini. Indonesia tadinya kita kenal terdiri dari 27 Provinsi lalu berkurang menjadi 26 Provinsi setelah Provinsi Timur-Timur merdeka dan memisahkan diri. Saat ini Indonesia sudah berkembang lagi menjadi 34 Provinsi setelah Provinsi Kalimantan Utara disahkan oleh Presiden melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.

Presiden meneken UU ini pada 16 November 2012 lalu, namun baru dipublikasikan pada Kamis, 13 Desember 2012 ini. Dalam UU itu disebutkan, Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yakni Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung.

“Ibukota Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,” bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 itu.

Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara

Adapun batas wilayah provinsi Kalimantan Utara adalah, sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia; sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Berau, Provinsi Kaltim; dan sebelah barat berbatasan dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia.

Pasal 5 Ayat (3) UU tersebut menegaskan, penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) tahun sejak peresmian Provinsi Kalimantan Utara.

UU ini mengamanatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak UU diundangkan agar meresmikan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara, sekaligus pelantikan Pejabat Gubernur. Selanjutnya, pemilihan dan pengesahan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Provinsi, akan dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun sejak diresmikannya Provinsi Kalimantan Utara.

Perjuangan masyarakat Kalimantan Utara untuk membentuk provinsi baru akhirnya terwujud dan perjuangan itu terlaksana, bagaiman dengan cita-cita pendirian Provinsi Tapanuli yang seakan-akan redup tidak ada kemajuan yang terlihat. Tapanuli memang tidak sekaya Kalimantan Utara dari sisi Kekayaan Alam namun kaya dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang bisa memberi kemajuan dan kemakmuran buat warga Tapanuli. Semoga Perjuangan pendirian Provinsi Tapanuli dapat segera terwujud dan terealisasi seperti Kalimantan Utara yang telah menjadi provinsi terbaru Indonesia.




Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

One Response

  1. sesin.waw.pl04/04/2014 at 22:50Reply

    It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog!
    I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
    I look forward to brand new updates and will share this site
    with my Facebook group. Talk soon!

Leave a Reply


eight × 2 =